Pemenuhan HAM dan Kewarganegaraan di Indonesia

Perkawinan campuran dengan warga negara asing atau yang disebut keluarga perkawinan campuran kerap diliputi sejumlah persoalan terkait pemenuhan hak asasi manusia.

"Dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Jadi orang Indonesia harus dilindungi,” ungkap Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat menjadi pembicara webinar “Kewarganegaraan Ganda dan Hak Asasi Keluarga Perkawinan Campuran, dan Urgensi Perubahan UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan” yang diselenggarakan LPPSP-FISIP UI bersama Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Sabtu (15/1).

Sementara itu, narasumber lainnya Guru Besar FHUI dan Anggota DPD RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan perlu dilakukan riset menyeluruh mengenai plus minus diterapkannya kewarganegaraan ganda. Upaya ini untuk mencari solusi yang tepat bagi para pemangku kepentingan baik dalam mengambil kebijakan maupun regulasi.

(IDN Global)

berita terkait

10 Years of Indonesian Diaspora Global Movement
30 Juni 2022

Dalam rangka menyambut 10 tahun gerakan diaspora Indonesia secara global, Ind..

Baca Selengkapnya
Peluang E-Commerce Di Tengah Pandemi
22 September 2020

Sebagai upaya memetakan peluang investasi di masa pandemi ini, Badan Pengurus..

Baca Selengkapnya
Potensi Diaspora Sebagai Investor Instrumen Keuangan Indonesia
30 Juli 2021

Bank Indonesia Cabang Singapura menggelar Forum Gorup Discussion (FGD) d..

Baca Selengkapnya