Peran Diaspora Dalam Visi Indonesia 2030

08 Oktober 2021

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus Chairman Board of Trustee IDN Global Dino Patti Djalal mengatakan ada 4 (empat) aspek yang harus diupayakan agar Diaspora Indonesia dapat berperan aktif terhadap pembangunan Indonesia.  Aspek-aspek tersebut adalah aspek mindset, aspek sinergi, aspek politik, dan realisasi Badan Nasional Diaspora.

“Dari aspek mindset, dulu diaspora tidak masuk radar dan justru dicurigai. Namun sekarang diakui bahkan ada beberapa sosok yang dikagumi publik tanah air. Namun demikian terkadang masih ada perdebatan adanya stigma diaspora terutama yang sudah menjadi warga negara asing dianggap sebagai pengkhianat atau kurang nasionalis. Stigma itu menjadikan isu Dwi Kewarganegaraan menjadi sensitif. Padahal jika kita bandingkan potensi diaspora lebih besar daripada isu resikonya,” ujar Dino saat menjadi pembicara dalam dialog bertajuk "Understanding Diaspora Grassroots Perspectives: Challenges and Opportunities" pada Jumat (8/10). Sesi ini merupakan rangkaian kegiatan seminar "Virtual Multi-Stakeholders Dialogue on 2030 Visions for Diaspora Engagement” yang diselenggarakan selama dua (2) hari yakni 7-8 Oktober 2021 secara hibrid bagi pembicara, namun bagi peserta hanya dapat mengikutinya secara virtual dikarenakan keterbatasan protokol kesehatan.

Pada sesi yang sama, Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) Muhammad Aziz mengatakan aset terbesar diaspora adalah human resources sehingga diharapkan bentuk kolaborasi antara diaspora dengan pemerintah Indonesia dapat semakin ditingkatkan. “Diaspora Indonesia pastinya ingin bekerjasama tapi sering terkendala tidak mengetahui jalur atau informasi mau kerjasama dengan siapa dan begitupun juga sebaliknya. Tentu diharapkan akan lebih banyak kolaborasi dan adanya sustainability dalam hal tersebut,” imbuh Aziz.

Sementara itu Presiden IDN Global Kartini Sarsilaningsih mengatakan melalui motto organisasi “Connecting the dots, Expanding opportunities”, IDN Global menerapkan esensi gerakan grassroot pada tiga (3) hal yakni awareness, engagement dan empowerment baik secara internal, sesama diaspora maupun eksternal terhadap stakeholder lainnya.  “Berbicara Visi 2030, tentunya diaspora merupakan human capital dan juga social capital bangsa yang dapat melakukan berbagai diplomasi di bidang ekonomi, budaya dan lain-lain. Namun kami tidak dapat bergerak sendiri dan perlu berkolaborasi dengan pengampu kepentingan lainnya, baik itu dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah,“ kata Kartini saat menjadi pembicara di sesi bertajuk "Collaborative Action Plan Towards 2030 Visions for Diaspora Engagement in Indonesia's Development".

Acara hari ini merupakan kelanjutan dari acara dialog pada 7 Oktober 2021 bertajuk ‘Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Peningkatan Kartu Diaspora dan Keterlibatan Diaspora untuk Visi Pembangunan Indonesia 2030’ yang mempertemukan perwakilan dari kalangan pemerintahan, seperti Kementerian Luar Negeri; Kantor Staf Presiden (KSP); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI; Kementerian Keuangan; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Dalam Negeri. Para perwakilan dari lembaga pemerintahan ini diundang untuk memaparkan perspektif lembaganya masing-masing terhadap isu Diaspora yang terkait dengan visi untuk mengoptimalkan keterlibatan diaspora terhadap pembangunan Indonesia 2030.

Platform Dialog Collective Leadership Specialists Indonesia (CLSI) sebagai penyelenggara adalah sekumpulan perwakilan dari berbagai pengampu kepentingan untuk isu Diaspora, baik Lembaga pemerintahan, swasta, LSM, dan Komunitas Diaspora itu sendiri.   CLSI sebagai Platform Dialog Multipihak ini diharapkan ke depannya dapat memfasilitasi berbagai dialog dan kolaborasi berkelanjutan yang menuju kepada rekomendasi pembuatan kebijakan atau solusi, terkhusus namun tidak terbatas, yang berkaitan dengan isu Diaspora.  Platform Dialog ini merupakan hasil dari pelatihan kepemimpinan kolektif (Collective Leadership) selama 6 bulan yang didukung oleh Program Migrasi & Diaspora (PMD) GIZ Indonesia, dari Lembaga pelatihan Collective Leadership Institute (CLI) yang berbasis di Jerman.

Pelatihan ini diikuti oleh berbagai kalangan diantaranya, Kantor Eksekutif Presiden Indonesia (KSP), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dewan Jaminan Sosial Nasional Indonesia (DJSN), Universitas Katolik Parahyangan, Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Indonesian Diaspora Network United (IDN-U), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, dan GIZ Indonesia sendiri.

Dialog Multipihak pada hari kedua (8 Oktober) merupakan forum intelektual yang terbuka bagi umum serta mengundang beberapa tokoh dari kalangan pejabat pemerintah maupun non-pemerintah untuk menyuarakan aspirasi diaspora Indonesia, memaparkan potensi keterlibatan diaspora dalam pembangunan negara serta sebagai upaya untuk membuka jalan bagi kolaborasi yang konstruktif dan berwawasan ke depan dalam mencapai visi bersama. Dialog kedua (8 Oktober) ini juga dapat disaksikan melalui youtube channel IDN Global “Diaspora Indonesia”. (IDN Global)